Misteri Ahok dan "Perburuan Kekuasaan" 30 Juli 2012 05:33:22 Diperbarui: 25 Juni 2015 02:27:20 Dibaca : 6,187 Komentar : 23 Nilai : 1 Durasi Baca : 2 menit 13436263471845345893 Pasca Pilkada DKI Jakarta putaran pertama, banyak orang mengira Ahok semata menyandera popularitas Jokowi, tapi ternyata, di balik kontroversialnya, Ahok pelan-pelan mengulum popularitas. Di media online, nama Ahok membanjir. Namun di balik itu, Ahok merupakan sosok misteri yang perlu diurai, terutama geliatnya dalam perburuan kekuasaan. Ahok yang kalah telak pada Pilgub Bangka Belitung 2007 dengan rivalnya Eko Maulana Ali dan Syamsudin Basri, ternyata diminati juga warga Jakarta pada Pilgub DKI Jakarta 2012. Logisnya, Faktor Ahok merugikan perolehan suara dengan pasangannya Jokowi. Alasannya, di kampung sendiri Ahok tak diminati sebagai Gubernur Bangka Belitung, apalagi di Jakarta? Tapi, rupa-rupanya tesis publik bisa benar, bahwa Ahok hanyalah penyandera popularitas Jokowi. Karena selama Pemilukada DKI berlangsung, Ahok tak berkontribusi dalam menohok publik dengan simbol-simbol kemenangan. Sebagaimana kita lihat, jargon-jargon kemenangan selalu dimotori Jokowi. Tentu kekalahan Ahok pada Pilgub Bangka Belitung, beralas pada alasan-alasan rasional masyarakat Babel. Baik dari sisi program, gagasan pembangunan dan tolak ukur prestasi Ahok. Singkatnya Ahok tak populer di Bangka Belitung. Kekalahan Ahok pada Pilgub Babel, adalah kegagalan Ahok dalam meyakinkan masyarakat Babel akan kepemimpinannya. Dus, ternyata di balik kekalahannya pada Pilgub Babel, Ahok menyimpan misteri perburuan kekuasaan yang menggelikan dan naif. Sejak memulai debutnya di ranah politik pada 2004 lalu, Ahok acap kali loncat dari satu partai ke partai lainnya. Ahok pertama bergabung dengan Partai Indonesia Baru (PIB). Dari partai ini Ahok maju menjadi Bupati Belitung Timur. Tak lama kemudian, Ahok mengundurkan diri dan maju sebagi calon Gubernur Bangka Belitung. Dari Pilgub Babel Ahok kalah telak. Ia kemudian masuk ke Partai Golkar. Dalam Pemilu 2009, Ahok berhasil menjadi anggota DPR-RI dari Partai Golkar, tapi pada 2012 ia kemudian mengundurkan diri agar bisa mencalonkan diri sebagai calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra. Dari sisi ideologi politik, "Ahok bukan politisi pejuang, ia sebenarnya tipe politisi pemamah". Terlihat sejak kepindahannya dari satu partai ke partai lainnya, bukan karena persoalan ideologi politik, tapi semata alasan struktur dan libido kekuasaan. Bahkan saya berani menagih publik pembaca dan pendukung Ahok, apa alasan-alasan ideologis Ahok untuk loncat dari satu partai ke partai yang lain? Apa yang sesungguhnya dinginkan Ahok kalau bukan dorongan kekuasaan an sich? Dari sisi substansi pengabdian dan perjuangan, semestinya warga Jakarta lebih kritis dalam melabuhkan harapan pada Ahok, sesaat setelah melihat rekam jejaknya di ranah politik yang rapuh dan getas dari konsistensi nilai dan ideologi. Pertanyaan yang logis adalah, orang sekampungnya di Babel saja tak menghendaki ia sebagai Gubernur, mengapa warga Jakarta berselera pada Ahok? Jika Ahok berkiblat pada "politik nilai" maka mestinya ia sedapat mungkin menuntaskan amanah dan janji politiknya sebagai Bupati Belitung Timur selama satu periode penuh. Karena apa yang ia janjikan adalah sebuah hutang perjuangan. Hal yang sama pula mestinya terjadi pada Jokowi. Catatannya adalah, ketika Ahok melakukan sumpah sebagai Bupati Belitung Timur dengan meletakkan Kitab Suci di atas kepalanya dengan kesaksian nama Tuhan, maka sejak itu Ahok telah membuat janji primordial dengan Tuhan akan konstistensinya dalam memperjuangkan amanah warga Belitung Timur selama lima tahun. Tapi ketika ia hanya mengabdi selama 13 bulan dan mengundurkan diri demi kekuasaan, maka hal tersebut menggambarkan penghianatan Ahok atas sumpahnya. Pertanyaanya, mengapa warga Jakarta meminati sosok yang menghianati Tuhan dan masyarakatnya sendiri? Hal yang sama pula berlaku bagi Jokowi, bila kelak ia menang sebagai Gubernur DKI Jakarta dan mengundurkan diri sebagai Walikota Solo. Ini bukan persoalan suka atau tidak suka, tapi lebih dari itu, di balik kerapuhan Ahok, yang kita butuh adalah politik nilai dan ideologi. Hal ini menjadi penting ketika Indonesia tengah mngalamai kemarau politik nilai dan ideologi. Politik nilai dan ideologi membutuhkan konsistensi dan alasan-alasan prinsipil dalam keputusan politik. Bukan sebatas pragmatisme, dan tetek_bengek kekuasaan yang selama ini diimani para politisi gagal ideologi, termasuk Ahok mungkin..?
Sumber berita :
