Masih melekat dalam benak masyarakat Jakarta, beberapa bulan yang lalu, tepatnya tanggal 29 Februari 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur kawasan Kalijodo, Jakarta Barat. Hari ini, Senin (11/04/2016) wilayah Pasar Ikan, Jakarta Utara, mendapat giliran yang digusur oleh Pemprov DKI.
Pemprov DKI Jakarta, di bawah kepemimpinan Ahok, sudah kesekian kalinya melakukan aksi penertiban atau penggusuran. Pemprov melakukan penggusuran dengan alasan untuk perbaikan tata kota dan normalisasi sungai untuk mencegah banjir.
Berikut ini beberapa kawasan yang telah digusur oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, selama masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
1. Pasar Ikan, Jakarta Utara
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memastikan, hari ini, Senin (11/04/2016) menggusur kawasan permukiman Luar Batang. Ahok akan membangun kawasan itu menjadi tempat wisata bahari dan religi di sekitar Masjid Luar Batang.
Penggusuran akan dilakukan di tiga lokasi di kawasan Luar Batang, yakni Kampung Akuarium, Pasar Ikan, dan sekitar Museum Bahari.
Hingga saat ini, baru 331 Kepala Keluarga (KK) yang mendaftarkan diri untuk mendapat rusun. Meski demikian, tidak sedikit warga Pasar Ikan yang memilih bertahan.
2. Kalijodo, Jakarta Barat
Untuk mengembalikan Ruang Hijau Terbuka (RTH), Pemprov DKI Jakarta menggusur kawasan prostitusi dan hiburan malam Kalijodo, Jakarta Utara.
3. Kampung Pulo, Jakarta Timur
Terdapat ratusan rumah di Kampung Pulo digusur Pemprov DKI Jakarta. Penggusuran ini dilakukan agar program normalisasi kali Ciliwung berjalan lancar.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui mempunyai tujuan tertentu dalam melakukan penggusuran rumah padat penduduk di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur.
Warga Kampung Pulo merasa bingung lantaran dianggap sebagai penduduk ilegal. Terlebih mereka membayar pajak, listrik dan air selama tinggal di Kampung Pulo.
Sejumlah warga Kampung Pulo mengadu ke LBH Jakarta atas penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, mereka merasa dibohongi karena awalnya Pemprov DKI menjanjikan ganti luas tanah persis seperti yang terkena gusur.
4. Bidaracina, Jakarta Timur
Bidaracina jadi sasaran penggusuran oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kawasan Bidaracina merupakan kawasan yang terkena imbas normalisasi Sungai Ciliwung karena akan dibuat sodetan.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut kasus penggusuran warga Bidaracina dan Kampung Pulo berbeda. Perbedaan ini dilihat dari persoalan kepemilikan tanah.
Basuki menjelaskan tanah Kampung Pulo jelas merupakan milik negara, tanpa ada status sertifikat kepemilikan.
Sedangkan untuk Bidaracina memiliki sertifikat, sehingga Pemprov membayar ganti rugi kepada mereka yang memiliki sertifikat.
5. Bukit Duri, Jakarta Selatan
Pemprov DKI Jakarta menggusur 97 rumah di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Alasannya, bangunan tersebut berada di bibir Sungai Ciliwung yang akan dinormalisasi.
Dalam penggusuran ini, Pemprov DKI mengerahkan sekitar 250 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk membongkar rumah warga. Bukan hanya itu, unsur aparat lainnya seperti TNI dan Polri juga ikut dilibatkan.
Sebelumnya warga Bukit Duri sempat meminta dibangun kampung deret jika mau dilakukan relokasi. Terkait hal tersebut, Ahok menyatakan akan menuruti permintaan tersebut. Dia memastikan program kampung deret masih terus dilakukan hingga kini.
6. Pinangsia , Jakarta Barat
Kelurahan Pinangsia RW 06 memiliki tiga kampung yaitu Kunir RT 04, Balokan RT 05 dan RT 06 di Kecamatan Tamansari Jakarta Barat. Kampung yang sudah ada sejak tahun 1970-an ini semuanya berada di pinggiran sungai Anak kali Ciliwung.
Warga Pinangsia melakukan protes dan berunjuk rasa menolak penggusuran rumah mereka. Mereka berunjuk rasa di Balai Kota dan kompleks rumah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama "Ahok" di Pantai Mutiara.
Ahok menjelaskan Rusun memang menjadi tempat relokasi bagi warga yang terkena penggusuran akibat normalisasi atau peruntukan lainnya.
7. Kemayoran, Jakarta Pusat
Penggusuran di lahan seluas 1000 M2 di Ketapang Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat pun dieksekusi Keamanan dan Ketertiban (Trantib) gabungan Kota Jakarta Pusat.
Kepala Divisi Pemeliharaan Bina Lingkungan (PBL) Pusat Komplek Kemayoran Djatmika, menyatakan penertiban ini sudah diberlakukan melalui surat pemberitahuan kepada warga hunian, khususnya yang berlokasi di Gang Laler.
Sementara Camat Kemayoran, Herry Purnama, mengukapkan dalam eksekusi penertiban bangunan warga Gang Laler ini, kekuatan militer yang diturunkan mencapai hampir 500 personil gabungan, “Baik dari Trantib, Polri/TNI, Sudin Kebersihan sebanyak 14 mobil truk, Damkar 2 mobil, Dishub 2 mobil dan tenaga medis puskesmas Kecamatan kita terjunkan.
8. Waduk Pluit, Jakarta Utara
Proyek normalisasi Waduk Pluit yang telah berjalan sejak tahun 2012 ini telah berhasil membongkar 7000 unit rumah dari 10.000 unit rumah yang ada.
Tahun 2014 sudah ditertibkan 2.000 bangunan, tahun 2015 penertiban tahap II target 2.000 bangunan lagi dan tahap III tahun 2016 target 3.000 bangunan ditertibkan," kata Koordinator Normalisasi Waduk dan Kali DKI Jakarta, Heriyanto.
9. Menteng Dalam, Jakarta Selatan
Sebanyak 185 bangunan liar di atas saluran air sepanjang 500 meter di Jalan Menteng Pulo, RT 05 RW 14, Menteng Dalam, Jakarta Selatan, ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Jalan Rasamala III, RT 03 RW 13, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan yang bakal dibangun ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA).
10. Kali Krukut, Jakarta Pusat
Ratusan bangunan liar yang berdiri di bantaran kali Krukut, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, dibongkar paksa petugas Satpol PP pada Rabu (30/9/2015).
